Tuesday, 10 May 2011 08:18

Pengangguran di Lhokseumawe 11,83 persen

Warta

WASPADA ONLINE LHOKSEUMAWE- Jumlah pengangguran di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh sebanyak 7.848 jiwa atau 11,83 persen dari angkatan kerja 2010 sebanyak 66.326 jiwa.  Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe, Ridwan Jalil, di Lhokseumawe, Sabtu mengatakan, pengangguran didominasi kalangan terpelajar, hal itu didasarkan banyaknya lulusan perguruan tinggi dengan berbagai jurusan.  Ia menyatakan, sempitnya lahan pekerjaan membuat angka pengangguran di Lhokseumawe terus bertambah. Jika kondisi tersebut tidak segera diatasi maka akan berakibat kepada efek sosial lainnya.  Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lhokseumawe menyebutkan jumlah angkatan kerja yang siap kerja dari segi umur mencapai 66.326 jiwa pada tahun 2010 sementara jumlah pengangguran sebanyak 7.848 jiwa. Maka presentasenya jika dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 57,73 persen.  Sementara daya tampung dunia kerja yang sesuai dengan jurusan yang digelutinya sangat terbatas sekali. Terlebih lagi, masih ada pemikiran umum rata-rata ingin menjadi PNS. "Pengangguran didominasi oleh kalangan intelektual karena banyak yang masih berorentasi ingin menjadi PNS, sehingga biasnya, antara angkatan kerja yang ada dengan dunia kerja jauh tidak seimbang," ungkap Ridwan. Mengenai upaya mengurangi angka pengangguran, pihaknya tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa mengharapkan agar segera terciptanya lapangan kerja yang banyak di Lhokseumawe. "Kami tidak bisa berbuat banyak, malah untuk Balai Latihan Kerja (BLK) saja belum ada untuk Kota  Lhokseumawe," katanya.  Ia menyatakan, jika ada balai latihan kerja tersebut, pemuda pengangguran bisa dilatih berbagai keahlian yang berorentasi pada kemandirian. "Untuk BLK mungkin harus juga dipikirkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Jika hanya diharapkan dari APBK Lhokseumawe sulit terwujud karena keterbatasn anggaran," terang Ridwan Jalil. Selain itu, pemerintah juga harus memikirkan kehadiran berbagai industri yang sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Hal itu untuk mengurangi biaya operasional. "Seperti di Lhokseumawe, bisa saja dibangun pabrik pengalengan ikan dan lain sebagainya. Berapa banyak yang sudah tertampung tenaga kerja jika tersedianya lapangan kerja," terangnya. Ditambahkannya, jika angka pengangguran makin lama semakin banyak yang tidak diimbangi dengan ketersedian lapangan kerja, maka hal itu tidak saja menimbulkan permasalahan sosial, tapi bisa mengancam keutuhan negara.